Tugas Perkembangan Indonesia
SOFT SKILL
Nama
Kelompok : 1. Irvan
Ramadhan (24213522)
2. Eko Wahyu (22213845)
3. Reynaldo (27213483)
4. Muhammad Sutrisna (25213783)
5. Waskito Hadi Saputro (29213234)
Kelas : 1 EB 22
UNIVERSITAS GUNADARMA
BAB I
PEDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Perkembangan ekonomi saat ini
mengalami kenaikan beberapa persen. Walaupun begitu, perkembangan ekonomi di
Indonesia tidak terlepas dari banyaknya perubahan-perubahan yang telah
dilakukan dan diterapkan dalam perekonomian di Indonesia. Untuk itu penulis
kemudian membuat makalah tentang “Perkembangan Ekonomi di Indoneisia”.
1.2.Tujuan
Adapun tujuan yang hendak
penulis paparkan, yakni :
1. Sejarah mengenai perekonomian di
Indonesia
2. Perkembangan perekonomian di Indonesia
1.3 Rumusan Masalah
Penulis merumuskan
permasalahan yakni ada beberapa pertanyaan :
1. Sejarah Terjadinya Atau Awal Mula Indonesia mengalami perkembangan Ekonomi
jaman Belanda ? .
2. Pada Masa siapa yang buat
Indonesia memilki perekonomian agar lebih maju ? .
1.4 Sistem Penulisan
Sistematika penulisan yang
penulis buat sangat sederhana, yakni :
· Bab I adalah Pendahuluan
· Bab II adalah Kajian Teori
· Bab III adalah Pembahasan
· Bab IV adalah Penutup
Serta ditutup dengan DAFTAR
PUSTAKA
BAB II
Sejarah Perkembangan Indonesia
PERKEMBANGAN
SISTEM EKONOMI INDONESIA
Sistem
Perekonomian Indonesia Dari Masa Ke Masa
Adalah
sistem perekonomian campuran, di mana negara menguasai cabang-cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, juga bumi
dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang merupakan pokok
kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara. UUD 1945 pasal 33 ayat 1,2,3,4 yang
disahkan MPR pada 10-08-2002 merupakan landasan bagi perekonomian Indonesia.
· Sistem perekonomian tiap Negara di
Indonesia berbeda, berikut adalah macam-macam sistem perekonomian di Indonesia:
1. Sistem Ekonomi Tradisional
Merupakan
sistem ekonomi yang masih terikat dengan adat istiadat, kebiasaan, dan nilai
budaya setempat.
2. Sistem Ekonomi Kapitalis
Merupakan
sistem ekonomi yang memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk memilih dan
melakukan usaha sesuai keinginan dan keahliannya. Contoh Negara yang menganut
sistem ekonomi ini adalah Amerika Serikat dan Eropa.
3. Sistem Ekonomi Sosialis
Merupakan
sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan dan
diawasi oleh pemerintah secara terpusat.
Contoh negara yang menganut sistem ekonomi ini adalah Kuba, Korea, Eropa
Timur dan RRC.
4. Sistem Ekonomi Campuran
Merupakan
gabungan dari sistem perekonomian liberal dan sosialis. Contoh Negara: Afrika,
Amerika Latin dan Asia.
Sejarah
Perkembangan
- 1950-1959: Sistem Ekonomi Liberal (Masa
Demokrasi Liberal)
- 1959-1966: Sistem Ekonomi Etatisme (Masa
demokrasi Terpimpin)
- 1966-1998: Sistem Ekonomi Pancasila
(Demokrasi Ekonomi)
- 1998 s/d sekarang: Sistem Ekonomi
Pancasila (Demokrasi Ekonomi) yang dalam prakteknya cenderung liberal.
Sistem
Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi yang berasal dari rakyat oleh rakyat
dan untuk rakyat.
Analisa
Sejarah Perekonomian Indonesia
Indonesia
terletak di posisi geografis antara benua Asia dan Eropa serta samudra Pasifik
dan Hindia, sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran niaga antar
benua. Salah satu jalan sutra, yaitu jalur sutra laut, ialah dari Tiongkok dan
Indonesia, melalui selat Malaka ke India. Dari sini ada yang ke teluk Persia,
melalui Suriah ke laut Tengah, ada yang ke laut Merah melalui Mesir dan sampai
juga ke laut Tengah (Van Leur). Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan
Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan
Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (kekaisaran Romawi).
Namun
dapat dikatakan bahwa di Indonesia secara keseluruhan, pertanian dan perniagaan
sangat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian Indonesia, bahkan hingga
saat ini. Seusai masa kerajaan-kerajaan Islam, pembabakan perjalanan
perekonomian Indonesia dapat dibagi dalam empat masa, yaitu:
1.
Sebelum Kemerdekaan Sebelum merdeka, Indonesia mengalami masa penjajahan yang
terbagi dalam beberapa periode. Ada empat negara yang pernah menduduki Indonesia,
yaitu Portugis, Belanda,Inggris, dan Jepang. Portugis tidak meninggalkan jejak
yang mendalam di Indonesia karena keburu diusir oleh Belanda, tapi Belanda yang
kemudian berkuasa selama sekitar 350 tahun, sudah menerapkan berbagai sistem
yang masih tersisa hingga kini. Untuk menganalisa sejarah perekonomian
Indonesia, maka perlu membagi masa pendudukan Belanda menjadi beberapa periode,
berdasarkan perubahan-perubahan kebijakan yang mereka berlakukan di Hindia
Belanda (sebutan untuk Indonesia saat itu).
Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) Belanda yang saat itu menganut paham Merkantilis
benar-benar menancapkan kukunya di Hindia Belanda. Belanda melimpahkan wewenang
untuk mengatur Hindia Belanda kepada VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
Untuk mempermudah aksinya di Hindia Belanda, VOC diberi hak Octrooi, yang
antara lain meliputi :
a.Hak
mencetak uang
b.Hak
mengangkat dan memberhentikan pegawai
c.Hak
menyatakan perang dan damai
Hak-hak
itu seakan melegalkan keberadaan VOC sebagai “penguasa” Hindia Belanda. Sejak
tahun 1620, VOC hanya menguasai komoditi-komoditi ekspor sesuai permintaan
pasar di Eropa, yaitu rempah-rempah. Kota-kota dagang dan jalur-jalur pelayaran
yang dikuasainya adalah untuk menjamin monopoli atas komoditi itu. Peraturan-peraturan
yang ditetapkan VOC seperti verplichte leverentie (kewajiban meyerahkan hasil
bumi pada VOC ) dan contingenten (pajak hasil bumi) dirancang untuk mendukung
monopoli itu.VOC juga menerapkan
Preangerstelstel, yaitu kewajiban menanam tanaman kopi bagi penduduk
Priangan. Namun, berlawanan dengan kebijakan merkantilisme Perancis yang
melarang ekspor logam mulia, Belanda justru mengekspor perak ke Hindia Belanda
untuk ditukar dengan hasil bumi. Karena selama belum ada hasil produksi Eropa
yang dapat ditawarkan sebagai komoditi imbangan,ekspor perak itu tetap perlu
dilakukan dan digunakan dalam jumlah besar sebagai alat perimbangan dalam
neraca pembayaran sampai tahun 1870-an. Pada tahun 1795, VOC bubar karena
dianggap gagal dalam mengeksplorasi kekayaan Hindia Belanda. Kegagalan itu
nampak pada defisitnya kas VOC. Maka,VOC digantikan oleh republik Bataaf.
Republik Bataaf dihadapkan pada suatu sistem keuangan yang kacau balau. Sebelum
republik Bataaf mulai berbenah, Inggris mengambil alih pemerintahan di Hindia
Belanda.
Pendudukan Inggris (1811-1816)
Inggris
berusaha merubah pola pajak hasil bumi yang telah hampir dua abad diterapkan
oleh Belanda, dengan menerapkan Landrent (pajak tanah). Sistem ini sudah
berhasil di India.
Cultuurstelstel
Cultuurstelstel
(sistem tanam paksa) mulai diberlakukan pada tahun 1836 atas inisiatif Van Den
Bosch. Tujuannya adalah untuk memproduksi berbagai komoditi yang ada
permintaannya di pasaran dunia. Sejak saat itu, diperintahkan pembudidayaan
produk-produk selain kopi dan rempah-rempah, yaitu gula, nila, tembakau, teh,
kina, karet, kelapa sawit, dll. Sistem ini jelas menekan penduduk pribumi, tapi
amat menguntungkan bagi Belanda, apalagi dipadukan dengan sistem konsinyasi
(monopoli ekspor). Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka
memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Segi positifnya adalah,
mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor dan masuknya
ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka.
Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal)
Pemerintah
Hindia Belanda untuk mengubah kebijakan ekonominya. Dengan membuat
peraturan-peraturan agraria yang baru, yang antara lain mengatur tentang
penyewaan tanah pada pihak swasta untuk jangka 75 tahun, dan aturan tentang
tanah yang boleh disewakan dan yang tidak boleh. Namun pada akhirnya, sistem
ini bukannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, tapi malah menambah
penderitaan, terutama bagi para kuli kontrak yang pada umumnya tidak
diperlakukan layak.
Pendudukan Jepang (1942-1945)
Pemerintah
militer Jepang menerapkan suatu kebijakan pengerahan sumber daya ekonomi
mendukung gerak maju pasukan Jepang dalam perang Pasifik. Sebagai akibatnya,
terjadi perombakan besar-besaran dalam struktur ekonomi masyarakat. Kesejahteraan
rakyat merosot tajam dan terjadi bencana kekurangan pangan.
2.
Pemerintahan Orde Lama
Sejak
berdirinya negara Republik Indonesia, banyak sudah tokok-tokoh negara saat itu
telah merumuskan bentuk perekonomian yang tepat bagi bangsa Indonesia, baik
secara individu maupun diskusi kelompok.
Sebagai
contoh, Bung Hatta sendiri, semasa hidupnya mencetuskan ide, bahwa dasar
perekonomian Indonesia yang sesuai dengan cita-cita tolong menolong adalah
koperasi, namun bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus dilakukan secara
koperasi.
Demikian
juga dengan tokoh ekonomi Indonesia saat itu, Sumitro Djojohadikusumo, dalam
pidatonya di Amerika tahun 1949, menegaskan bahwa yang dicita-citakan adalah
semacam ekonomi campuran. Namun demikian dalam proses perkembangan berikutnya
disepakatilah suatu bentuk ekonomi yang baru, dinamakan sebagai Sistem Ekonomi
Pancasila, yang didalamnya mengandung unsur pentinga yang disebut Demokrasi
Ekonomi.
Terlepas
dari sejarah yang akan menceritakan yang akan mencerminkan keadaan yang
sesungguhnya pernah terjadi di Indonesia, maka menurut UUD’45, sistem
perekonomian Indonesia tercermin dalam pasal-pasal 23, 27, 33. Dan 34.
Demokrasi
Ekonomi dipilih, karena mempunyai ciri-ciri positif yang diantaranya adalah
(Suroso, 1993) :
- Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- Cabang-cabang produksi yang penting
bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh negara.
- Bumi, air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Sumber-sumber kekayaan dan keuangan
negara digunakan dengan pemufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta
pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan pula.
- Warga negara memiliki kebebasan
dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan
penghidupan yang layak.
- Hak milik perorangan diakui dan
pemanfaatnnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
- Potensi, inisiatif dan daya kreasi
setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak
merugikan kepentingan umum.
- Fakir miskin serta anak terlantar,
dipelihara oleh pemerintah.
Sistem
perekonomian di Indonesia sangat menentang adanya sistem Free Fight Liberalism,
Etatisme (Ekonomi Komando) dan Monopoli, karena sistem ini memang tidak sesuai
dengan sitem ekonomi yang dianut Indonesia (bertentangan).
Free
fight liberalism : Sistem kebebasan usaha yang tidak terkendali, sistem ini
dianggap tidak cocok dengan kebudayaan Indonesia dan berlawanan dengan semangat
gotong-royong yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 33, dan dapat mengakibatkan
semakin besarnya jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin.
Etatisme : Suatu paham dalam pemikiran politik yang menjadikan
negarasebagai pusat segala kekuasaan. Negara adalah sumbu yang menggerakkan
seluruh elemen politik dalam suatu jalinan rasional, yang dikontrol secara
ketat dengan menggunakan instrumen kekuasaan. Keikutsertaan pemerintah yang
terlalu dominan juga dapat mematikan motivasi dan kreasi dari masyarakat untuk
dapat berkembang dan bersaing sehat.
Monopoli : suatu bentuk pemusatan ekonomi pada satu kelompok
tertentu, sehingga tidak memberikan pilihan lain pada konsumen untuk tidak
mengikuti keinginan sang monopoli.
Meskipun
pada awal perkembangan perekonomian Indonesia menganut sistem ekonomi
pancasila, ekonomi Demokrasi, dan ‘mungkin campuran’, namun bukan berarti sistem
perekonomian liberalis dan etatisme tidak pernah terjadi di Indonesia. Awal
tahun1950-an sampai dengan tahun 1957-an merupakan bukti sejarah adanya corak
liberalis dalam perekonomian Indonesia. Demikian juga dengan sistem etatisme,
pernah juga memberi corak perekonomian
di tahun 1960-an sampai dengan pada masa orde baru.
3.
Orde Baru
Pada
awal orde baru, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas
utama. Maka dipilihlah sistem ekonomi campuran dalam kerangka sistem ekonomi
demokrasi pancasila. Ini merupakan praktek dari salahsatu teori Keynes tentang
campur tangan pemerintah dalam perekonomian secara terbatas. Pada tahun 1984
Indonesia berhasil swasembada beras, penurunan angka kemiskinan, perbaikan
indikator kesejahteraan rakyat seperti angka partisipasi pendidikan dan
penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi yang meningkat pesat.
Pemerintah juga berhasil menggalakkan preventive checks untuk menekan jumlah
kelahiran lewat KB dan pengaturan usia minimum orang yang akan menikah.
Namun
dampak negatifnya adalah kerusakan serta pencemaran lingkungan hidup dan
sumber-sumber daya alam, perbedaan ekonomi antar daerah, antar golongan
pekerjaan dan antar kelompok dalam masyarakat terasa semakin tajam, serta
penumpukan utang luar negeri. Akibatnya, ketika terjadi krisis yang merupakan
imbas dari ekonomi global, Indonesia merasakan dampak yang paling buruk.
4.
Orde Reformasi
Pemerintahan
presiden BJ.Habibie yang mengawali
masa reformasi belum melakukan manuver-manuver yang cukup tajam dalam bidang
ekonomi. Kebijakan-kebijakannya diutamakan untuk mengendalikan stabilitas
politik.
Pada
masa kepemimpinan presiden Abdurrahman Wahid pun, juga tidak ada tindakan yang
cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal, ada berbagai
persoalan ekonomi yang diwariskan orde baru harus dihadapi, antara lain masalah
KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), pemulihan ekonomi, kinerja BUMN,
pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Malah presiden terlibat
skandal Bruneigate yang menjatuhkan kredibilitasnya di mata masyarakat.
Akibatnya, kedudukannya digantikan oleh presiden Megawati.
Masa Megawati Soekarnoputri Masalah-masalah yang mendesak untuk dipecahkan adalah
pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk
mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain :
Meminta
penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 milyar pada pertemuan Paris Club
ke-3 dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun.
Kebijakan
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode
krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi
kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu
berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1 %. Namun kebijakan
ini memicu banyak kontroversi, karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke
perusahaan asing.
Di
masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),
tetapi belum ada gebrakan konkrit dalam pemberantasan korupsi. Padahal
keberadaan korupsi membuat banyak investor berpikir dua kali untuk menanamkan
modal di Indonesia, dan mengganggu jalannya pembangunan nasional.
4. Kepemimpinan Susilo
Bambang Yudhoyono
Kebijakan
kontroversial pertama presiden Yudhoyono adalah menaikkan harga BBM. Kebijakan
ini dilatar belakangi oleh naiknya harga minyak dunia. Anggaran subsidi BBM
dialihkan ke subsidi sektor pendidikan dan kesehatan, serta bidang-bidang yang
mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu menimbulkan kebijakan
kontroversial kedua, yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat miskin.
Kebanyakan BLT tidak sampai ke
tangan
yang berhak, dan pembagiannya menimbulkan berbagai masalah sosial. Kebijakan
yang ditempuh untuk meningkatkan pendapatan perkapita adalah mengandalkan
pembangunan infrastruktur massal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta
mengundang investor asing dengan janji memperbaiki iklim investasi. Menurut
Keynes, investasi merupakan faktor utama untuk menentukan kesempatan kerja.
Mungkin ini mendasari kebijakan pemerintah yang selalu ditujukan untuk memberi
kemudahan bagi investor, terutama investor asing, yang salahsatunya adalah
revisi undang-undang ketenagakerjaan. Jika semakin banyak investasi asing di
Indonesia, diharapkan jumlah kesempatan kerja juga akan bertambah.
5.
Perkembangan Perekonomian Indonesia saat
ini.
Perkembangan
perekonomian di Indonesia secara keseluruhan menunjukkan perbaikan yang
positif. Ini terlihat dari beberapa indikator. Antara lain neraca pembayaran,
nilai tukar, tingkat inflasi, dan kinerja pasar modal.
BAB III
Pembahasan
3.1 Perkembangan
Ekonomi di Indonesia
Ekonomi indonesia saat ini
optimis pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Dengan pertumbuhan dan pendapatan
nasional yang semakin meningkat kita dapat melihat perkembangan dan kemajuan
kita pada negara lain. Dengan pendapatan nasional per tahun indonesia mampu
memberikan kemajuan. Ekonomi makro yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan
ekonomi saat ini, salah satu pertumbuhan ekonomi itu dapat dilihat dengan
permintaan domestik masih akan menjadi penopang utama kinerja perekonomian.
Selain itu, ekspor dan impor serta investasi juga mempengaruhi..
Di
lihat dari sedikit perekonomian makro dibidang perbankan ini dapat kita rasakan
pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Bank Indonesia (BI) memperkirakan
pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan I-2011 masih akan tumbuh tinggi, yakni
di kisaran 6,4 persen. Sehingga, sepanjang tahun ini, perekonomian Indonesia
diproyeksikan tumbuh di kisaran 6-6,5 persen.
Gubernur
Bank Indonesia Darmin Nasution mengungkapkan hal itu dalam rapat kerja dengan
Komisi XI (membidangi keuangan dan perbankan) DPR, Senin (14/2). “Prospek
perekonomian ke depan akan terus membaik dan diperkirakan akan lebih tinggi,”
kata Darmin. Dia mengatakan, permintaan domestik masih akan menjadi penopang
utama kinerja perekonomian. Selain itu, ekspor dan impor, serta investasi, juga
akan tumbuh pesat. Ia menambahkan, Indonesia sudah melalui tantangan yang di
2010. Dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup baik di tahun lalu, yakni 6,1
persen, akan mempermudah mencapai target pertumbuhan di 2013. Meski demikian,
inflasi tinggi masih akan menjadi tantangan serius di tahun ini.
3.2 Masalah-masalah dalam
Pengembangan Ekonomi di Indonesia
Indonesia merupakan negara
yang kaya. Namun, harus diakui bahwa masih banyak sumber daya milik Indonesia
yang belum dimanfaatkan secara maksimal atau bahkan malah justru pihak asing
yang berhasil mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut merupakan
salah satu masalah ekonomi Indonesia. Berikut ini adalah beberapa masalah
ekonomi Indonesia yang lain:
1. Pengangguran
Ini merupakan masalah klasik
yang belum juga terselesaikan secara tuntas. Dari tahun ke tahun jumlah
pengangguran di Indoensia semakin bertambah. Upaya pemerintah untuk menciptakan
lapangan kerja belum bisa menyelesaikan masalah ini.
2. Ekonomi Biaya Tinggi
Ini juga merupakan masalah
klasik di dunia industri. Ada banyak hal yang menyebabkan biaya produksi
menjadi tinggi. Diantaranya adalah pungutan liar / pungli yang tidak hanya
dilakukan secara sembunyi-sembunyi namun tidak jarang dilakukan secara terbuka.
3. Regulasi Ekonomi
Beberapa kali pemerintah
mengeluarkan keputusan mengenai regulasi ekonomi yang dianggap tidak tepat bagi
kondisi perekonomian Indonesia. Contohnya adalah keputusan pemerintah untuk
masuk dalam anggota CAFTA yang sekarang ini mengakibatkan membanjirnya produk
China di Indonesia sehingga membuat produk lokal kepayahan di pasar sendiri.
4. Kelangkaan Bahan Pokok
Operasi pasar yang sering
dilakukan pemerintah disaat harga bahan pokok mulai beranjak naik bisa
dipastikan tidak membantu menyelesaikan masalah ini. Kelangkaan bahan pokok
memang merupakan masalah yang sangat sering terjadi di wilayah luar jawa karena
alasan teknis seperti transportasi. Namun menjelang puasa, lebaran, dan natal
bisa dipastikan wilayah jawa juga mengalami masalah yang sama.
5. Tingginya Suku Bunga Perbankan
Suku bunga merupakan salah satu indikator
sehat / tidaknya kondisi perekonomian Indonesia. Suku bunga yang terlalu tinggi
ataupun yang terlalu rendah akan sangat mempengaruhi perekonomian.
6. Tingginya Nilai Inflasi
Nilai inflasi akan sangat berpengaruh bagi kondisi
perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri nilai
inflasi tergolong tinggi sehingga banyak masalah ekonomi susulan yang terjadi
karena inflasi ini. Selain itu, inflasi di Indonesia sangat 'sensitif' mudah
sekali naik. Misalnya walaupun hanya
dipengaruhi oleh tingginya harga cabai rawit beberapa waktu yang lalu.
BAB IV
Penutup
1. Kesimpulan
Perkembangan ekonomi di
Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkemabangannya di zaman sebelumnya.
Mulai dari masa Orde Lama→Orde Baru→Reformasi. Semuanya bermetamorfosa dalam
mencapai perkembangan ekonomi yang lebih baik.
Namun, yang patut kita garis
bawahi saat ini adalah sumber daya manusia yang ada di Negara kita ini, jangan
sampai kekayaan Indonesia terus menerus dikelola oleh orang asing.
agar perekonomian Indonesia
menjadi lebih baik pemerintah harus ikut serta dalam mendorong percepatan
proses pemulihan ekonomi. Pemerintah harus lebih kreatif dalam menghadapai
masalah perekonomian untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi
sehingga bisa menekan pengangguran dan kemiskinan di negeri ini. Pemerintah
harus konsisten kepada semua kebijakan fiskal maupun moneter dan target yang
sudah dibuat karena stabilitas perekonomian bisa terbentuk kalau pemerintah
mampu mangatur variabel ekonomi makro dan mengontrol serta mengambil langkah
tepat untuk mengantisipasi dalam menghadapai masalah perekonomian. “DEMI
KESEJAHTERAAN RAKYAT INDONESIA”
Dan kita sebagai generasi
muda dengan segala aspek positif bisa turut mengembangkan perekonomian
Indonesia menjadi lebih baik lagi dan maju.
2. Saran
Untuk memajukan perekonomian
di Indonesia ini bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja. Namun, kita juga
sebagai generasi muda yang suatu saat akan memimpi negeri kita ini patut ikut
ambil bagian dalam hal ini. Seperti mendirikan usaha-usaha padat karya atau mengasah
kemampuan kita melalui Balai Latihan Kerja.
DAFTAR PUSTAKA
2. Mustopa Habib dkk. "Sejarah SMA dan MA kelas
xll".Yudistira: Jakarta
3. Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto."Sejarah
Nasional Indonesia V1". Balai
Pustaka: Jakarta
5. Hanita,Ani.2007.Fun With Economic.Jakarta:Inandra
Publisher
